PENAJAM- Bupati Penajam Paser Utara Utara (PPU) Mudyat Noor Bersama Wakil Bupati Waris Muin, Pemerintah PPU gelar rapat koordinasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan di Aula Lantai 3 Kantor Bupati PPU, pada jum’at (22/08/2025) mulai pukul 10.00 – 11.15 Wita. Mudyat menyampaikan tentang pentingnya koordinasi antara program perusahaan dan pemerintah daerah, melalui forum TJSL untuk menghindari tumpang tindih dalam pembangunan di PPU. Forum ini melibatkan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan 34 perusahaan yang beroperasi di wilayah PPU, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah.
“Forum TJSL ini dibentuk untuk menciptakan keselarasan antara program perusahaan dan pemerintah daerah. Sehingga dengan kerja sama yang baik, diharapkan pembangunan di Kabupaten PPU dapat menjadi lebih maksimal dan mencapai tujuan yang diinginkan,” ujarnya.
Wakil Bupati PPU Waris Muin juga meminta seluruh jajaran perusahaan untuk memberikan penegasan dan bisa berkomitmen, untuk segera menindaklanjuti hasil dari forum TJSL tersebut.
“Kami meminta perusahaan serius menindaklanjuti, hasil forum TJSL dan memperhatikan benar – benar dalam pembangunan di PPU,” tegasnya.
Forum TJSL juga menggelar sesi diskusi bersama dengan tiga penanya yang menyampaikan masukan, termasuk dua diantaranya dari perwakilan perusahaan dan Kepala Dinas Kesehatan PPU, serta satu dari OPD yakni Kepala Dinas Kesehatan PPU, Jense Grace Makisurat.
Dalam wawancara lebih lanjut, Mudyat berharap program TJSL perusahaan terkoordinasi dengan baik, untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan manfaatnya merata bagi masyarakat.
“Kami ingin ini menjadi program Carporate Social Responbility (CSR) perusahaan perlu saling berkoordinasi dengan Pemkab PPU, untuk segera mencapai sasaran yang tepat dan menghindari konflik dengan program pemerintah,” hal tersebut diungkapkan saat wawancara usai kegiatan rakor.
Ia berharap perusahaan dapat melengkapi program pemerintah di desa – desa yang belum terjangkau, sehingga program TJSL lebih luas dan merata. Ia juga menyebut forum TJSL sebagai “musrenbang kecil” untuk mengarahkan pembangunan secara terstruktur.
“Kami ingin perusahaan dan pemerintah berkoordinasi, sehingga program CSR bisa menjangkau semua desa dan pembangunan penajam jauh lebih terarah.” ucapnya.
Ia juga menjelaskan dari 34 perusahaan yang hadir, memiliki pola penyaluran CSR yang berbeda-beda, seperti perusahaan sawit yang menetapkan alokasi dana hingga tahun depan,sementara perusahaan lain yang lebih fleksibel mengikuti usulan lanjutnya pemerintah.
“Kita rumuskan bersama – sama agar pemanfaatan dana CSR diprioritaskan pada area terdekat dan zona berikutnya.” jelasnya.
Dengan pembentukan forum TJSL ini, Pemkab PPU berharap untuk meningkatkan sinergi perusahaan dan pemerintah daerah semakin erat, sehingga memberikan manfaat program TJSL kepada masyarakat di seluruh Kabupaten PPU.
